Rapat Rencana Kerja Bidang Kamtib Se-Nusakambangan diikuti oleh perwakilan seluruh UPT Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan.

Yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karang Anyar Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Lembaga Pemasyarkaatan Kelas IIA Besi Nusakambangan.

Serta Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan.

Acara tersebut dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh Kepala Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, I Putu Murdiana.

Pada kesempatan tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi pembahasan yaitu di antaranya penguatan penggunaan pelampung saat melakukan penyeberangan dari Dermaga Wijayapura Kabupaten Cilacap menuju Dermaga Sodong Nusakambangan dan sebaliknya.

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengamanan di seluruh teritorial Pulau Nusakambangan, mengingat Pulau Nusakambangan merupakan kawasan khusus pemasyarakatan yang memerlukan izin khusus untuk memasukinya.

Rapat yang melibatkan seluruh UPT Pemasyarakatan se-Nusakambangan berjalan dengan lancar dan disambut dengan antusiasme yang baik oleh seluruh peserta.

Hal tersebut menunjukkan kesadaran seluruh petugas untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Nusakambangan.

Kegiatan tersebut ditutup pada pukul 11.30 WIB dengan menghasilkan beberapa poin penting di antaranya:

1. Kewajiban penggunaan pelampung oleh seluruh petugaas/masyarakat yang akan melakukan penyeberangan dari Cilacap menuju Nusakambangan dan sebaliknya.

2. Penguatan keamanan dan ketertiban diseluruh teritorial kawasan khusus Pulau Nusakambangan.

3. Peran aktif tiap UPT Pemasyarakatan seNusakambangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di teritorial Pulau Nusakambangan.

Kedepannya rapat di bidang keamanan dan ketertiban yang melibatkan seluruh UPT Pemasyarakatan se-Pulau Nusakambangan akan diadakan secara rutin dengan melibatkan instansi lain seperti Kepolisian dan TNI.

Kegiatan Takbiran ini diikuti oleh pengawas Umum, Petugas jaga pada shift malam, dan CPNS 2021 Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan. Rangkaian kegiatan bersama ini dimulai setelah Salat Isya berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan zikir, doa, dan muhasabah.

Tujuan kegiatan ini selain untuk Menyambut hari kemenangan umat muslim juga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT setelah melakukan ibadah puasa di bulan suci ramadhan satu bulan lamanya serta menjadi insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Upaya kegiatan Takbiran juga sebagai bentuk kesiapsiagaan petugas untuk tetap stanby melakukan pengaman kondisi dalam Lapas. Tetap semangat untuk petugas yang berjaga di jeruji besi penjara di malam takbiran dan di hari Lebaran demi terjaganya keamanan negara dan bangsa.

Penyerahan zakat fitrah tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Ham kepada Ketua Baznas.

Hasil zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan dari pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sendiri berjumlah Rp1.199.253.231,00 yang nantinya akan dibagikan dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan program strategis seperti bina usaha.

Dalam acara in Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang telah melaksanakan zakat melalui Baznas.

Serta berharap seluruh dana yang terkumpul dapat digunakan dengan sebaiknya dan tepat sasaran.

Pihak Baznas yang diwakili oleh Wakil Ketuanya mengucapkan terima kasih atas lancarnya kegiatan ini dan berharap kolaborasi ini dapat terus dilakukan.

Kegiatan diikuti langsung Kabapas Johan Ary Sadhewa dan jajaran pegawai Bapas Nusakambangan melalui virtual zoom. Acara berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala.

Razia ini dipimpin oleh Kalapas Kelas I Batu (I Putu Murdiana) selaku Koordinator Wilayah Nusakambangan bersama dengan Kalapas Kelas IIB Cilacap (Wisnu Hani Putranto).

Sebelum pelaksanaan giat razia kamar dan blok hunian, kegiatan dibuka dengan apel siaga bersama yang diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Kelas IIB Cilacap, Ka.UPT se-Nusakambangan beserta jajaran, dan Alumni Poltekip Angkatan 52. Kegiatan ini dihadiri juga oleh pihak TNI dan POLRI.

Razia kamar dan blok hunian kali ini dilakukan dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban menjelang lebaran.

Penggeledahan kamar dan blok hunian WBP merupakan upaya pencegahan, penertiban, dan penindakan dalam rangka menjaga stabilitas di dalam lapas serta sebagai upaya deteksi dini dari munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.

Sebelum dilakukan razia kamar dan blok hunian, WBP terlebih dahulu digeledah oleh petugas. Selanjutnya, penggeledahan kamar dan blok hunian WBP dilaksanakan mulai dari penggeledahan lemari pakaian, kamar mandi, ventilasi, dan tempat penyimpanan barang.

Pada giat razia gabungan kali ini tidak ditemui Narkotika maupun alat elektronik lainnya. Mayoritas barang hasil razia pada sore hari ini di antaranya ialah korek gas, botol kaca, gelas kaca, mangkok kaca, serta alat pencukur kumis.

Hasil temuan razia selanjutnya ditindaklanjuti untuk di data dan dimusnahkan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh kepala Unit Pelaksana Teknik (ka-UPT) se-Nusakambangan dan Cilacap, pejabat struktural, CPNS, serta Paguyuban Ibu-ibu Pemasyarakatan.

Berbeda dari UPT di daerah lain, kegiatan ini dilakukan di atas kapal Meranti sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan untuk mengenang para korban tenggelamnya KM Pengayoman IV sekaligus gugurnya salah satu petugas pemasyarakatan dalam peristiwa tersebut.

Kegiatan ini diawali dengan keberangkatan peserta dari Pelabuhan Sodong Nusakambangan dengan kapal Meranti menuju laut Segara Anakan.

Kemudian Upacara Tabur Bunga dimulai dengan serangkaian kegiatan apel yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah Nusakambangan yaitu Kepala Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, dan ditutup dengan penaburan bunga.

Kepala Bapas Kelas II Nusakambangan dan jajarannya mengikuti serangkaian kegiatan tersebut dengan penuh khidmat.

Kegiatan ini sangat besar manfaatnya sebagai wujud penghormatan dan mengobarkan semangat perjuangan dalam pelaksanaan tugas.

Kegiatan berjalan dengan lancar dari awal keberangkatan sampai akhir kembali menuju Pelabuhan Sodong Nusakambangan.

Terlebih dahulu mari kita bahas apa itu klien pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan atau disebut juga dengan Klien Bapas (Balai Pemasyarakatan) merupakan seseorang yang memperoleh Program Re-Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Asimilasi, dan lain sebagainya.

Klien pemasyarakatan (klien Bapas) diberikan keringanan melalui Surat Keputusan (SK) Re-Integrasi.

Dimana mereka menjalani sisa masa pidananya di luar Lapas atau Rutan untuk kemudian diberikan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan.

Yakni melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan telah memenuhi ketentuan syarat administratif dan substantif.

Melalui wajib lapor, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan mengenai keadaan, kegiatan, dan permasalahan yang dialami klien. Hal ini dapat menjadi opsi pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

Proses pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas terhadap Klien Pemasyarakatan merupakan tindak lanjut dari program pembinaan yang telah diterima ketika di dalam Lapas/ Rutan. Namun yang membedakan adalah klien tersebut telah kembali berkumpul bersama keluarga.

Pihak keluarga juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan mengingatkan anggota keluarga yang masih berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan agar melaksanakan wajib lapor sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ketentuan wajib lapor juga diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Apabila Klien Pemasyarakatan tidak melakukan wajib lapor selama 3 (tiga) kali berturut-turut, maka akan dilakukan pencabutan program Asimilasi, PB, CMB, atau CB yang diterimanya dan berhak dikembalikan ke dalam Lapas.

Setiap sesi pertemuan saat pelaksanaan wajib lapor menjadi sarana konsultasi, pembimbingan, pemberian informasi dan penguatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Klien Pemasyarakatan. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran kembali sehingga program re-integrasi yang sedang klien jalani dapat dikatakan berhasil.

ylyaitu Lapas Batu menerima 15 CPNS, Lapas Pasir Putih menerima 23 CPNS, Lapas Karanganyar menerima 25 CPNS, Lapas Besi menerima 30 CPNS, Lapas Narkotika menerima 28 CPNS, Lapas Permisan menerima 30 CPNS dan Lapas Terbuka menerima 27 CPNS.

Acara pembukaan Orientasi CPNS Tahun Anggaran 2021 khusus CPNS Nusakambangan dilakukan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar melalui zoom yang terkoneksi dengan seluruh UPT Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh Kordinator Wilayah Nusakambangan sekaligus Kalapas Batu Kelas I Nusakambangan Bapak I Putu Murdiana serta didampingi oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis se Nusakambangan.

Orientasi CPNS dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bapak Andap Budhi Revianto yang mengatakan bahwa hanya 4.558 CPNS yang lolos hingga ke tahap akhir seleksi dari 627.113 pendaftar di Kemenkumham atau sekitar 0,73 persen yang berhasil menduduki posisi CPNS Kemenkumham hari ini.

“Jaga kehormatan dengan bekerja yang sebaik-baiknya. Ingat bagaimana susahnya kalian berjuang untuk berada di posisi sekarang, Kalian adalah putra putri terbaik yang terpilih. Tunjukkan jati diri positif kalian dengan baik di Kementerian yang kita banggakan ini” kata Andap Budhi memberikan motivasi bagi para CPNS Tahun 2021.

Sekjen Kemenkumham, Bapak Andap Budhi berharap Insan Pengayoman baru dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja yang terbaik.

Beliau juga menekankan pentingnya teamwork dan kedisiplinan serta menjadi pemimpin yang dapat memberikan teladan bagi orang-orang disekitarnya.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 30-31 Maret 2022, dengan mengambil tempat aula Lapas Kelas IIA Purwokerto.

Dalam arahannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A Yuspahruddin kembali menegaskan mengenai pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan sebelum membuka kegiatan Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) se Eks Karesidenan Banyumas, Kamis (31/03).

“Saya berharap sebelum melaksanakan tugas, anda semua harus bisa memitigasi risiko yang ada tempat anda,” tegasnya mengingatkan.

“Sebelum masuk kerja, apalagi di tempat yang baru, kita benar-benar harus bisa mendeteksi risiko-risiko apa yang terjadi,” tambahnya.

Menurutnya segala potensi yang bisa berdampak negatif terhadap organisasi harus diinventarisir dan dikendalikan sejak dini, agar pelaksanaan tugas dan fungsi bisa berjalan dengan baik, optimal dan sesuai target.

Selain itu Kakanwil juga membahas tentang salah satu unsur SPIP lainnya, yakni komunikasi dan informasi. Untuk hal ini, Yuspahruddin memberi atensi terhadap pentingnya publikasi yang disampaikan kepada masyarakat.

“Sedikit apapun yang kita kerjakan sampaikan kepada masyarakat. Perbuatan baik yang anda lakukan segera informasikan kepada masyarakat. Penting untuk masyarakat tau bagaimana kinerja kita,” katanya tegas

Sebagai peserta adalah dua orang perwakilan dari masing-masing UPT se Eks Karesidenan Banyumas, yakni Lapas Kelas IIA Purwokerto, Kanim Kelas I Non TPI Cilacap, Lapas Kelas IIA Narkotika Purwokerto, Lapas Kelas IIB Cilacap, dan Bapas Kelas II Purwokerto.

Ikut juga perwakilan Rutan Kelas IIB Banyumas; Rutan Kelas IIB Banjarnegara, Rutan Kelas IIB Purbalingga, Rupbasan Kelas II Purbalingga, Rupbasan Kelas II Purwokerto dan Rupbasan Kelas II Cilacap.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Pejabat Fungsional Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Ardhi.

Sidang kali ini melibatkan ABH dengan inisial RS usia 17 tahun terkait pelanggaran Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016.

Yakni tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam sidang tersebut, PK Bapas membacakan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Seorang PK dalam memberikan rekomendasi litmas haruslah kuat.

Kuat dalam artian meyakini rekomendasi litmas tersebut mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak dan juga harus kuat data dan informasi sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi tersebut.

Hal ini sesuai dengan dasar substantif dari UU SPPA yang berupa dua pendekatan pemidanaan modern: pendekatan hubungan pelaku-korban (doer-victims relationship) dan pendekatan perbuatan atau pelaku (daad-dader straftecht)

PK Bapas Nusakambangan berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas tanpa intervensi apapun dan dari siapapun (netral).

PK Bapas dalam pelaksanaan tugasnya berpegang pada Undang-undang yang bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan.

Kegiatan ini sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 30 Maret 2022-31 Maret 2022. Acara ini dihadiri dan dibuka oleh Kadivmin Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, Bapak Jusman, S.E., M.H.

Dalam sambutannya, Kadivmin menyampaikan beberapa poin terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen resiko, Reformasi Birokrasi, Keuangan, Humas, Kepegawaian, dan persiapan bulan Ramadhan.

Narasumber SPIP dari BPKP sendiri di sini adalah Bapak Kapsari, Ak, MA auditor madya, Koordinator pengawasan kasubdit.

Beliau menjelaskan, ada 3 cara dalam mengidentifikasi resiko, yaitu dengan melihat terminologi masalah dan resiko:

1. Hal tersebut merupakan suatu peristiwa,

2. Peristiwa yang kemungkinan terjadi atau tidak terjadi dan

3. memiliki dampak terhadap organisasi