Kegiatan tersebut merupakan tradisi dalam setiap perayaan Idulfitri untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan.

Kakanwil yang didampingi Pimti Pratama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan berdoa agar amal ibadah seluruhnya selama bulan Ramadan 1443 H diterima dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Selain dalam rangka Halal Bihalal, Kakanwil memberikan arahan singkat dengan meminta jajarannya untuk selalu menerapkan mitigasi risiko dari berbagai aspek. Terlebih mengingat peristiwa yang baru saja terjadibeberapa hari lalu yaitu kebakaran kapal di sekitar Dermaga Wijayapura.

“Belajar dari kebakaran di Wijayapura kemarin, seluruh Kepala UPT harus memitigasi risiko mulai dari lingkungan kantor hingga WBP segera dimitigasi. Jika ada kemungkinan risiko bermasalah, misalkan kondisi tembok maka segera buat surat pengajuan.

Selain itu juga apabila ada WBP bandar narkoba diawasi betul ketika menggunakan wartel,” – Ungkap Kakanwil

Tidak itu saja, Ia mengingatkan jajarannya beserta seluruh UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Jawa Tengah untuk segera bersiap menjalani kontestasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2022.

Turut mengikuti kegiatan, pejabat administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng baik secara langsung maupun virtual.

Pada momen ini, Kakanwil yang didampingi oleh Pimti Pratama mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan berdoa agar amal ibadah seluruhnya selama bulan Ramadan 1443 H diterima dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Selain dalam rangka Halal Bihalal, Kakanwil memberikan arahan singkat dengan meminta jajarannya untuk selalu menerapkan mitigasi risiko dari berbagai aspek. Terlebih mengingat peristiwa yang baru saja terjadibeberapa hari lalu yaitu kebakaran kapal di sekitar Dermaga Wijayapura.

“Belajar dari kebakaran di Wijayapura kemarin, seluruh Kepala UPT harus memitigasi risiko mulai dari lingkungan kantor hingga WBP segera dimitigasi. Jika ada kemungkinan risiko bermasalah, misalkan kondisi tembok maka segera buat surat pengajuan. Selain itu juga apabila ada WBP bandar narkoba diawasi betul ketika menggunakan wartel,” papar Yuspahruddin.

Tidak itu saja, ia mengingatkan jajarannya untuk segera bersiap menjalani kontestasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2022 ini.

“Saya berharap semuanya bisa meraih WBK dan WBBM. Kami di Kanwil menjadi tim penilai, oleh karena itu kalau standarnya tidak masuk maka tidak bisa dilanjutkan ke TPI. Makanya semuanya segera bersiap,” tegas Kakanwil.

Turut mengikuti kegiatan, Pejabat Administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng baik secara langsung maupun virtual.

Apel pagi diselenggarakan secara virtual, dan dipimpin oleh Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin. Apel pagi dihadiri oleh Kalapas, pejabat struktural, serta pegawai Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh UPT jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

“Tetap waspda terhadap penyebaran Covid-19. Terapkan protokol kesehatan dan jangan lengah,” kata A.Yuspahruddin dalam amanat apelnya. Hal ini guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, khususnya varian baru Omicron yang mulai muncul di jajaran Kemenkumham.

Selain itu, Kakanwil juga memperingatkan untuk seluruh petugas pemasyarakatan agar bekerja dengan disiplin dan sesuai SOP, jangan sampai terjadi kejadian pelarian WBP lagi.

Pun Kakanwil menyampaikan, kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis, tidak diperbolehkan cuti sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Selain Kakanwil, Plt. Kadivpas yaitu Supriyanto pun turut memberikan arahan terkait antisipasi Covid-19. Untuk pegawai agar tidak melaksanakan WFH kecuali pegawai yang sakit.

“Lakukan deteksi dini gangguan kamtib pada Lapas dan Rutan. Dan jangan mengeluarkan WBP untuk kegiatan angin-angin jika personel regu pegamanan kurang,” pesan Supriyanto dalam arahannya.

Beliaupun mengingatkan agar seluruh petugas pemasyarakatan menerapkan prinsip Back to Basic. Yang artinya bahwa seluruh petugas pemasyarakatan harus melaksanakan kegiatan pengamanan sesuai fungsinya.

Kegiatan ini berlandaskan dari arahan dan petunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A. Yuspahrudin dan tindak lanjut rapat kerja Teknis Pemasyarakatan yang diikuti oleh seluruh Ka.UPT dengan mendeklarasikan Ikrar Bebas Halinar untuk mewujudkan situasi Lapas/Rutan yang kondusif dan bebas dari Handphone, Pungutan liar, dan Narkoba.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Utama Lapas dan dihadiri oleh seluruh petugas Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan. Semua secara bersama-sama mengucapkan Deklarasi Zero Halinar dan dilanjutkan dengan penandatanganan Ikrar secara bergantian

“ini sebagai wujud komitmen seluruh pegawai untuk menjadikan Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan Bersih dari Halinar, Pasti akan ada Hukuman dan sanksi tegas yang dijatuhkan kepada pegawai apabila melanggar. Mari semua bekerja sama mewujudkan Lapas Pasir Putih menjadi Zona Zero Halinar” Tegas Fajar Nur Cahyono dalam sambutan sebagai pembina apel tersebut

Momentum yang sangat diapresiasi karena semua telah sepakat mendukung secara penuh untuk mewujudkan Lapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan Bebas dari Handphone, Pungutan liar, dan Narkoba dan menggelorakan semangat dalam bekerja, Melayani dengan sepenuh hati.

#LapasPasirPutihPastiWBK #LapasPasirPutihPastiHebat #KumhamPasti #Pemasyaraktan #humaslapaspasirputih #ringandanmencerahkan

Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh Ka.UPT Se-Jawa Tengah membahas mengenai Peningkatan pelayanan kinerja Pemasyarakatan Jajaran Kantor Wilayah Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021, terutamanya mengenai Standar Pencegahan Gangguan keamanan dan Ketertiban pada Lapas/Rutan yang disampaikan oleh Direktorat Keamanan dan Ketertiban 2021

Berdasarkan isu aktual gangguan Kamtib yang terjadi diperlukan penyelenggaraan keamanan berupa upaya Pencegahan, penindakan, serta pemulihan.

Selain membahas mengenai Konsultasi Teknis petugas Pemasyarakatan standar Pencegahan gangguan Kamtib juga dipaparkan mengenai Penguatan tugas dan fungsi terkait pelayanan tahanan dan Pengelolaan Basan Baran oleh Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran

Diharapkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Se-Jawa Tengah dapat mencegah segala gangguan keamanan dan Ketertiban dalam Lapas/Rutan, karena sasaran Pengamanan yang luas mencakup Warga binaan Pemasyarakatan, Tahanan, Benda sitaan, barang rampasan, petugas, bangunan, pengunjung/masyarakat, serta lingkungan diperlukan agar semua dapat bekerja sama dan berkontribusi dalam mengatasi segala gangguan Keamanan dan Ketertiban.