Bersama dengan seluruh komponen Pemda, Parpol, Ormas, TNI,Polri pada Pilkada di Purbalingga 9 Desember 2020 diharapkan anti politik uang. Termasuk siap mendukung penegakan hukum dalam mewujudkan pilkada yang bermartabat tanpa politik uang.

Hal itu diikrarkan secara bersama-sama Bupati, Ketua DPRD II, TNI dan Polri, Pimpinan Parpol dan Ormas yang Kabupaten Purbalingga dalam kegiatan Apel Anti Politik Uang di Pendopo Kabupaten Purbalingga, Senin (7/12).

Apel dengan penerapan protokol kesehatan diselenggarakan secara virtual yang diikuti peserta dari seluruh kecamatan yang ada di Purbalingga.

Bupati Dyah Hayuning Pratiwi menegaskan dirinya bersepakat dengan penyelenggara pemilu agar penyelenggaraan pesta demokrasi pilkada serentak yang sehat, terhormat, berintegritas dan bermartabat dapat terwujud.

Menurut Bupati Purbalingga Tiwi, untuk mewujudkan itu dibutuhkan sinergi, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, namun butuh peran serta masyarakat.

“Saya amat sangat mengapresiasi langkah Pemkab, Dinas Kesbangpol, Forpimda, parpol, TNI,Polri dan ormas mendukung pilkada anti politik uang. Politik uang yang dapat berdampak mencederai demokrasi,” katanya.

Untuk mendukung adanya gerakan anti politik uang, lajut Bupati, Pemkab Kab Purbalingga akan memberikan hadiah Rp 2,5 juta rupiah kepada Kejaksaan dan Panwas bila menemukan adanya praktek politik uang. (***)

Praktik money politic atau politik uang disebut tidak dapat dihindari di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada). Fenomena ini kerap terjadi, baik pemilihan kepala daerah melalui DPRD maupun secara langsung. Praktik politik uang ini bukan hal yang mudah di atasi.

Apakah di dalam pilkada itu ada money politic? Dalam sejarahnya, politik uang dalam sistem meraih kursi jabatan kekuasaan di pemerintahan, politik uang uang ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda.

Ketika ingin menjadi lurah, wedana, residen praktek politik uang, selalu ada. Bahkan dalam pemilihan kepala desa dan bupati pada masa setelah kemerdekaan pun belum bisa dihapus. Ketika pemilihan Bupati pada masa lalu yang dipilih di DPRD, money politic ada.

Ketika sekarang pemilihan langsung, calon Bupati mulai melakukan politik uang dari masa pendaftaran calon, saat membeli sekoci partai pendukung, saat masa kampanye dan pada hari H pencoblosan.

Politik uang hanya berubah bentuk dari pemilihan kepala daerah oleh DPRD maupun pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih rakyat. Jika pemilihan melalui DPRD, maka uang yang diberikan secara borongan, namun jika pemilihan secara langsung, maka politik uang yang diberikan berupa eceran.

Kalau lewat DPRD itu borongan, partai membayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat, bayar ke rakyat pakai amplop satu per satu. Tinggal caranya mau eceran apa borongan, sama-sama tidak bisa dihindari pada waktu itu.

Soal permasalahan politik uang itu bukan hanya bagi-bagi uang ke masyarakat. Sejak awal pencalonan praktik ini kerap terjadi. Beberapa kali terdengar isu para pasangan calon harus memberikan mahar politik jika ingin diusung oleh partai tertentu.

Politik uang juga bisa melibatkan penyelenggara pemilu. Ketika sudah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara, melakukan tahapan selanjutnya, rekapitulasi suara, ada proses jual beli suara yang melibatkan penyelenggara pemilu.

Namun demikian praktik politik uang ini sangat sulit untuk dibuktikan. Pihak yang ingin mengetahui praktik tersebut biasanya takut akan keselamatan dirinya. yang jadi masalah, politik uang ini terkadang sulit untuk membuktikannya, yang melaporkan khawatir kalau dilaporkan justru dikriminalisasi balik, atau ya susah saja.

Kita hanya bisa dengar cerita, tapi tidak bisa diusut. Dari sisi waktu proses penyelesaian juga sangat singkat, sehingga tidak bisa menjerat aktor kunci.

Praktik politik uang ini biasanya dilakukan karena para calon memanfaatkan kondisi ekonomi rakyat. Praktik-praktik seperti ini dihindari oleh para peserta pilkada demi kualitas demokrasi yang lebih baik.

Memang masyarakat ada yang tidak mampu, masih menghadapi kemiskinan dan sebagainya, tapi janganlah kesengsaraan masyarakat itu dieksploitasi dengan uang receh. Sehingga tolong politik uang ini ditegakkan juga. Jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang.

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

“Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi.

Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kalau nanti terjadi setelah paslon ditentukan, tentu akan ada proses hukum yang berjalan. Aturannya sudah sangat jelas. Akan efektif digunakan ketika KPU telah menetapkan paslon pada 23 September 2020. Sebelum itu masih berstatus bakal pasangan calon.

Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Sedangkan untuk batas waktu penanganan pelanggaran money politik TSM diatur dalam pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yang mengatur : Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara.

di hari-hari terakhir jelang Pilkada kali ini, mari kita hindari politik transaksional dalam memilih Kepala Daerah. Politik uang hanya akan menambah kesuburan korupsi di kemudian hari dan sangat menyederai prinsip berdemokrasi yang sehat. Bersainglah secara sehat dan wajar agar mahkota demokrasi itu benar-benar berasal dari suara hati nurani pilihan rakyat (***) Penulis adalah Wakil Sekretaris Cabang DPC PPP Kab Purbalingga, tinggal di Purbalingga Jawa Tengah.

Bagi ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat. Mengapa ASN dilarang melakukan aktivitas politik?

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyampaikan, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Dalam UU Pilkada juga memuat bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

Ada 9 (sembilan) etik ASN yang tercantum dalam Surat edaran Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.

Laporkan ke Bawaslu

Calon wakil Bupati Zaini Makarim dari pasangan Oji Zaini no 1 menghimbau masyarakat Purbalingga untuk dapat melaporkan jika menjumpai pegawai baik ASN maupun non ASN Pemda Purbalingga yang tidak netral atau mendukung salah satu calon kepala daerah.

“Kami minta masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada Bawaslu jika menjumpai ada pegawai kita yang tidak netral,” tegas Zaini Makarim di Cipawon,Bukateja Minggu (1/11).

Menurut dia, Pemerintah Daerah Purbalingga telah berkomitmen penuh untuk menjaga kenetralan pegawainya.

“Jadi jangan coba-coba untuk tak netral, karena akan ada sanksi tegasnya,” jelas Zaini Makarim yang juga adalah adik ipar, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah.(***) Aji.

Diantaranya menggelar latihan pengendalian massa (Dalmas), mengantisipasi kerawanan saat Pemilu.

Ratusan personel Polres Kebumen hari ini menggelar latihan Dalmas di halaman Mapolres Kebumen, Sabtu (22/8).

Tameng Polri, hingga peralatan Dalmas semua dikeluarkan dari gudang Sat Samapta, dalam latihan siang ini. Selanjutnya kendaraan water canon juga diterjunkan dalam kegiatan yang dipimpin oleh Waka Polres Kebumen Kompol Subagyo.

Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan saat dikonfirmasi mengungkapkan, latihan sebagai bentuk dukungan Polri terhadap lancarnya pesta demokrasi di Kebumen.

“Kami menjamin warga masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya dengan rasa aman dan nyaman. Disini peran Polres Kebumen harus bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat,” jelas AKBP Rudy.

Namun, AKBP Rudy berharap pelaksanaan Pemilu di Kebumen bisa berjalan aman dan kondusif.

Warga masyarakat diimbau untuk menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing. Ia optimis, warga masyarakat Kebumen bisa menjaga satu sama lain.

“Kami sangat berharap sekali, pelaksanaan Pilkada 2020 di Kebumen berjalan aman. Sehingga kami tidak menerjunkan Dalmas saat situasi memanas karena Pilkada,” pungkasnya.

Tak kalah penting, AKBP Rudy berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan rangkaian Pemilu.

“Menggunakan masker, rajin cuci tangan serta menjaga jarak masih wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat,” katanya.

Hingga sampai dengan saat ini, Polres Kebumen masih gencar melakukan sosialisasi dan pendisiplinan adaptasi kebiasaan baru.

Kabupaten Kebumen akan menggelar Pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember, bersama 20 Kabupaten lainnya di Jawa Tengah. (*)