PURBALINGGA, KANAL BANYUMASAN – Usulan yang disampaikan Anggota FPPP DPRD I Jawa Tengah, Hj Nurul Hidayah untuk melakukan lockdown guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.
Sepertinya sulit terwujud apabila tidak ada kesepakatan dari semua pihak. Maka dari itu, diharapkan pemerintah dapat memberikan swab PCR gratis untuk wisatawan yang berencana ke Purbalingga.
Hj Nurul Hidayah,H.MSi yang juga Ketua DPC PPP Purbalingga mengatakan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik (wisdom) ke Purbalingga, pelaku industri pariwisata di Purbalingga mengharapkan wacana swab PCR (Polymerase Chain Reaction) gratis dari pemerintah pusat untuk wisatawan yang berencana ke Purbalingga diharapkan bisa terwujud.
“Kita berharap pemerintah dapat memberikan swab PCR gratis untuk wisatawan yang berencana ke Purbalingga,” ujarnya Kamis (28/1).
Ditambahkannya, saat ini sedang dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II, dan pelaksanaan PPKM perpanjangan ini diharapkan betul-betul optimal untuk menekan kasus Covid-19 di Purbalingga maupun di Jawa Tengah pada umumnya.
“Kita berharap masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga program PPKM berhasil dan kasus Covid-19 bisa menurun,” imbuh Hj Nurul Hidayah,SH MSi.
Dikatakannya, wacana untuk penerapan lockdown menekan kasus Covid-19 di Purbalingga maupun di Banyumas Raya secara umum sangat sulit terwujud. Sebab, menurutnya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama pelaksanaan lockdown sampai 8 Februari.
Di samping itu, kebijakan pemerintah juga selama ini masih menyeimbangkan penanganan kesehatan (pandemi Covid-19) dengan upaya menggerakkan ekonomi. Aktivitas ekonomi bisa berjalan, tentu dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat.
Industri pariwisata di Purbalingga tentunya sangat menyetujui jika pemerintah pusat bisa menggratiskan tes swab PCR. Langkah ini bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan PPKM di Purbalingga.
“Untuk mendorong kedatangan wisatawan domestik ke Purbalingga memang mereka tidak boleh dibebankan lagi dengan biaya tes swab PCR. Sejak PPKM jilid II, roda ekonomi tersendat. penumpang, Pasar, terminal, jalan raya sepi,” tandas Hj Nurul.
Saat ini Purbalingga jadi kota Transit. Ada kurang lebih 4 juta lalu lintas penduduk yang meliwati Kabupaten Purbalingga.
“Polisi sweeping di terminal. Ya bus Trans,angkutan kota, tidak masuk terminal.Banyak kebijakan Pemda disikapi aparatus di bawahnya jadi kontra produktif. Ini justru memukul roda ekpnomi rakyat. Kancaku, mbecak ora olih penumpang satu pun dalam sehari. Pasar sepi, daya beli masyarakat menurun, orang bepergian takut ke luar kena sweping,” lanjut Aji Setiawan, yang juga Wakil Sekretaris DPC PPP Purbalingga. (*)
Komentar