Selain syarat di atas permasalahan yang pemohon hadapi pun harus mempunyai dasar hukum yang berkaitan dengan kepentingan golongan miskin, mengandung dimensi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, dan berdampak luas terhadap nilai-nilai keadilan di Indonesia.
Penerima bantuan hukum gratis biayanya sudah ditanggung sesuai pedoman bantuan pembiayaan dalam Undang-Undang.
Anggarannya berasal dari APBN Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, penerima bantuan hukum tidak akan tiba-tiba mendapat tagihan jasa setelah seluruh proses hukum selesai.
Namun, apabila ada yang meminta biaya tambahan, silahkan hubungi pihak customer service OBH terlebih dahulu.
Masyarakat dapat mengetahui mekanisme, syarat lebih rinci, dan daftar Organisasi Bantuan Hukum melalui situs bphn.go.id
Tampilkan Semua
Komentar