Pemilu 2009 boleh dibilang periode terburuk bagi PPP karena kehilangan 20 kursi dari 58 menjadi 38 kursi sehingga harus terlempar dari tiga besar. Pemilu 2014 PPP berusaha bangkit dengan berhasil menaikkan jumlah kursi dari 38 menjadi 39 kursi.
Setidaknya ada dua faktor penyebab, pertama faktor eksternal berupa perubahan sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka yang menyebabkan persaingan semakin kompleks. Kedua, faktor internal yakni regenerasi yang mengalami keterlambatan. PPP selalu identik dengan partai tua sehingga kurang diminati kalangan muda.
Pemilu 2009 merupakan era dimulainya transisi dari generasi pertama ke generasi kedua dengan tampilnya politisi muda di panggung nasional. Proses regenerasi berlanjut ke Pemilu 2019 dengan semakin banyak munculnya wajah-wajah baru politisi PPP menghiasi pemberitaan media.
Terus melorotnya suara PPP sejak 2004 dan berpuncak pada pemilu 2019 harusnya menjadi catatan penting bagi kader-kader PPP, bahwa basis massa yang dibangun saat ini sudah tidak mengandalkan basis tradisional. Pertarungan transaksional dalam pemilu 2019 menjadi titik pijak PPP ke depan harus mau tidak mau ke luar dari pertarungan transaksional itu untuk jadi pemenang.
Hari ini kita telah menikmati masa reformasi. Semua orang ingin menyampaikan sikapnya masing-masing. PPP sebagai satu-satunya wadah perjuangan umat di zaman orba, terbukti sebatas formalitas. Terbukti pada berdirinya banyak partai berideologi Islam.
Bukan hanya tidak bersatu dalam satu wadah, Bahkan yang disayangkan beberapa partai Islam kadang justru bersebrangan dari aspirasi umat. Mendukung non-muslim padahal ada calon dari muslim yang berkapasitas.
Entah apa yang ada dalam pikiran para elit kita hari ini. Cita-cita bersatunya kembali umat Islam semakin memudar. Para tokoh muslim nasional tidak mampu untuk duduk bersama ketika menghadapi perbedaan pendapat di antara mereka. Konflik yang berujung pada perpecahan baru tidak bisa terhindarkan. Bisa jadi karena elit politik kita tidak sedang memperjuangkan umat tapi mereka perjuangkan eksistensi diri mereka.
Banyaknya partai berideologi Islam, termasuk yang baru berdiri atau baru direncanakanakan berdiri, dapat kita amati justru terjebak dalam pragmatisme sekadar menghidupkan partai. Ini terlihat pada gerakan mengekor kepada partai ideologi nasional. RUU HIP misalnya, hampir semua partai Islam menandatangani draftnya.
Padahal gerakan akar rumput jelas menolak. Isu keumatan ini tidak hanya persoalan dalam negeri saja. Negeri dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini, harusnya juga mampu berperan aktif pada isu muslim dunia. Isu terpanas hari ini tentang Perang Libya, normalisasi UEA-Israel, dan lainnya, memperlihatkan dengan gamblang absennya suara Indonesia meski wapres kita adalah seorang kiai.
Tampilkan Semua
