PURBALINGGA, KANAL BANYUMASAN – Panitia Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar IX PPP pada 18-21 Desember 2020 mendatang.
Namun lantaran masih meningkatnya angka penularan penyakit akibat Covid-19 di Tanah Air, maka PPP menggelar Muktamar dengan sejumlah ketentuan.
Muktamar IX PPP yang pada awalnya akan digelar di Makassar, namun berdasarkan masukan dari kader PPP di seluruh daerah, maka tempat Muktamar akan digelar berdasarkan zonasi.
Adapun pembagian zonasi tersebut antara lain (1) Makassar, (2) Manado, (3) Surabaya, (4) Semarang, (5) Medan, (6) Palembang, (7) Balikpapan, (8) Bogor, dan (9) Serang.
Setiap tempat penyelenggaraan Mukernas IX PPP maksimal dihadiri oleh 200 muktamirin (peserta muktamar) dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat.
Untuk finalisasi persiapan muktamar, seluruh muktamirin wajib menunjukkan hasil swab test yang negatif. Sebelumnya, PPP telah menggelar Rapimnas V PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 4 Desember 2020.
Penyelenggaran Muktamar PPP dengan menghadirkan banyak tokoh dan pengurus PPP seluruh Indonesia ini memang menjadi tantangan Muktamar P PPP kali ini di tengah badai Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Sosialisasi penerapan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau 3M harus dilakukan dengan kontinu serta konsisten agar betul-betul menjadi kebiasaan baru dan gaya hidup masyarakat.
Selama penyelenggaraan Muktamar kaliini, panitia Muktamar melalui Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang sudah jauh jauh hari menyerukan agar kegiatan kepartaian mematuhi standart protokol kesehatan.
Dengan imbauan tersebut PPP tidak terlalu khawatir dengan adanya klaster baru penularan Covid-19, karena selama mematuhi standar protokol kesehatan dengan memakai masker atau berkumpul dengan menjaga jarak, setidaknya bisa memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19.
Panitia Muktamar mengingatkan masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, misalnya di tempat keramaian dan sebagainya.
Misalnya kalau ketemu orang di jalan tidak pakai masker kita ingatkan atau tidak terlalu banyak menimbulkan kerumunan.
Perlu diketahui bersama kasus positif hanya dapat diputus mata rantai penularan di masyarakat dengan cara isolasi mandiri.
Hal yang paling penting juga dari sekian banyak kasus positif, orang dengan gejala sedang dan berat harus bisa ditangani sebaik mungkin di fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, saat ini kecenderungan masyarakat patuh pada penerapan protokol kesehatan mulai agak menurun.
Padahal, penerapan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu kunci utama dalam membentengi diri agar tidak terpapar Covid-19.
Mengingat penyelenggaran Muktamar PPP yang dinilai terlalu panjang, bisa dilakukan penyederhanaan waktu karena waktu 3 hari dinilai cukup panjang di tengah kondisi COVID-19 seperti saat ini. Dan paling penting dari trend topik dunia sekarang mengakui bahwa rapat virtual atau daring itu sudah biasa dan sah. Karena itu perlu diingatkan muktamirin sebagaimana juga yang terjadi di mana-mana bahwa pengambilan keputusan secara virtual sejak ditetapkan itu sah dan mengikat. Teknisnya dengan bantuan perangkat teknologi penggunaan zoom metting yang efektif dan efisien.
Tanpa mengurangi esensi dari penyelenggaran Muktamar PPP dengan standar prokes yang ketat, Muktamar PPP setidaknya bisa menyesaikan tiga agenda utama penyelenggaraan Muktamar IX. Pertama, penyampaian laporan pertanggung jawaban DPP Periode 2016-2020. Kedua, pembahasan program kerja PPP ke depan termasuk pembaharuan visi misi, anggaran dasar, rekomendasi dan keputusan partai terkait posisi PPP lima tahun ke depan. Ketiga, memilih ketua umum yang baru.
Sebelum perhelatan Muktamar digelar, beberapa nama figur calon Ketum PPP bermunculan. Adapun yang sudah mendeklarasikan diri sebagai ketum PPP beberapa di antaranya ada Suharso Monoarfa yang merupakan PLT ketum PPP serta Menteri PPN/Kepala Bappenas. Selain itu, ada Taj Yasin Maimoen yang merupakan Wagub Jateng/Ketua DPC Jepara yang mendeklarasikan beberapa waktu lalu di Semarang. Ada juga Rusli Effendi sebagai ketua DPP ia menyatakan kesiapannya di hadapan DPW-DPC PPP se Riau.
Dan ada sejumlah nama yang disebut sebut bakal maju seperti Mardiono (anggota Wantimpres) dan Akhmad Muqowam (senior PPP) yang juga dinilai punya peluang maju.
Munculnya banyak kader PPP menjadi calon Ketum PPP menunjukkan kalau kader PPP banyak yang mumpuni dan proses demokrasi berjalan maksimal di internal PPP. Harapannya nanti yang menjadi Ketum PPP itu mampu membawa PPP menjadi nama yang besar, punya kapasitas serta punya jaringan luas sehingga PPP sebagai partai warisan ulama bisa kembali mendapat dukungan dan simpati umat Islam Indonesia.
Muktamar IX PPP dengan tema ‘Mempersatukan Umat Membangun Indonesia’ diharapkan menjadi titik pijak untuk bisa kembali membesarkan PPP pada masa mendatang. Gelora dan semangat baru PPP sudah terasa ketika kita melihat PPP dalam kurun terakhir yang begitu memburuk perolehan suaranya. Maka ke depan, PPP harus ke luar dari ancaman elektoral tershold dan segera bangkit untuk mempunyai semangat persatuan yang sama memenangkan PPP pada pemilu 2024.
Dengan Muktamar IX PPP kali harapannya menjadi titik balik kebangkitan PPP untuk mengembalikan kepercayaan kader dan masyarakat luas. Sehingga kader dan publik kembali menaruh harapan kepada PPP menjadi partai yang dapat memperjuangkan aspirasi politiknya.
Partai yang dapat mengagregasi dan mengakomodasi seluruh kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia, melalui dakwah di bidang politik untuk membangun Indonesia yang lebih maju, modern, beradab, adil dan sejahtera.
Untuk meraih simpati umat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh PPP. Pertama, PPP harus berani melakukan refleksi, evaluasi, muhasabah perjalanan PPP selama ini. Kita ingin melihat diri kita secara utuh, tentang siapa kita, dari mana kita, sekarang kita berada di mana dan mau kemana kita.
Kedua, meneguhkan kembali komitmen dan jati diri partai sebagai partai yang mengemban misi dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Seperti yang kita tahu para ulama melahirkan PPP karena ingin menjadikan PPP sebagai wadah umat Islam, para pemimpin umat Islam untuk menjadi media dakwah di bidang politik secara konstitusional. Dengan demikian kehadiran PPP harus dimaknai sebagai amanah bukan saja kepada warga PPP tetapi juga kepada seluruh umat Islam juga para pemimpin umat Islam.
Ketiga, melakukan konsolidasi, organisasi, program, ide, gagasan dan pemikiran. Untuk itu melalui momentum Muktamar IX PPP ini, PPP harus mampu menyusun rencana program kerja dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Karena hanya partai yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang bisa eksis dan tidak tergerus zaman.
Kita yakin masyarakat masih dapat menerima kehadiran PPP yang memperjuangkan terwujudnya Islam rahmatan lil alamin dengan ciri ahlussunnah wal jama’ah yang menjadi asas PPP. Harus selalu diyakini dapat memberikan kontribusi positif dan maksimal kepada masyarakat. Tentunya melalui aktualisasi dan pendekatan yang sesuai dengan konteks, dengan terus hadir di tengah masyarakat dan memahami apa yang masyarakat butuhkan.
Selain itu, dinamika perolehan suara PPP dari pemilu ke Pemilu. Suara PPP pernah mengalami penurunan yang jauh lebih signifikan sebesar 11,81% pada pemilu 1987, dari 27,78% (1982) menjadi 15,96% (1987) karena konflik internal antar organisasi pendukung utama PPP. Namun PPP dapat bangkit secara bertahap dengan peroleh suara 17,06 persen (1992) dan naik cukup signifikan menjadi 21,85 persen pada pemilu 1997.
Yang mesti PPP sadari, naik turunnya kepercayaan rakyat pada suatu partai adalah hal yang kodrati. Selama partai tidak punah dan tenggelam di parlemen masih ada kesempatan untuk berbenah, meraih kembali kepercayaan umat dan rakyat (***)
Komentar